Persoalan keagamaan timbul tenggelam tak berujung. Tengok saja ekskalasi atas nama agama yang terus meningkat selama dua tahun terakhir. Penutupan, penyegelan, perusakan tempat ibadah maupun penyerangan dan penodaan agama menjadi potret nyata negeri ini. Moderat Musilim Society menyebut sedikitnya ada mencatat ada 59 kasus kekerasan karena agama pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 81 kasus dalam tahun 2010. Ironisnya negara acap kali absen dalam kecamuk masalah keagamaan ini. negara terkesan lalai memberikan garansi dan perlindungan. Hemat saya mengatakan bahwa negara harus tepat dalam memberikan ruang kebebebasan beragama agar tidak timbul konflik atar umat beragama seperti ini.

 

Sejauh mana negara mampu memberikan ruang kebebasan beragama bagi warga negaranya?

Kita melihat dampak positif bagi kaum tiong hoa ketika imlek dijadikan hari libur nasional, kemudian kita dapat melihat perkembangan bangsa saat ini bahwa lebih banyak wanita muslim yang memakai jibab. Dan masih banyak contoh lain dari adanya hak pengekspresian simbolis agama masing-masing. Hal ini memiliki arti bahwa begitu besar perubahan serta dampak yang terjadi pada saat pemerintah melakukan interfensi. Tapi sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sebenarnya negara bisa menginterfensi agama?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mendefinisikan dulu fungsi negara sebagai organisasi sosial karena tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban bagi orang-orang di dalamnya, dengan semua keragamannya. Konteks keterlibatan negara atau intervensi negara dalam kehidupan kehidupan agama adalah penegakan law and order. Disinilah negara mengintervensi kehidupan bersama. Dia tidak masuk dalam inti agama, tapi dia bekerja dalam proses pengatur kehidupan bersama.
Bila kita melihat secara sosiologis, semakin tinggi tingkat kebebasan kepada masyarakat, semakin tinggi juga tingkat toleransinya. Dalam hal ini, tingkat toleransi yang dimaksud adalah tingkat toleransi beragama. Coba kita lihat ketika orang dibebaskan untuk mengekspresikan semangat beragamanya sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri, dia akan jauh lebih toleran kepada pemeluk agama lain. Kenapa? Karena dia merasa bahwa negara sudah memberi haknya, dia tak akan menggangggu hak orang lain. Tapi begitu kebebasan itu dibatasi dia akan curiga bahwa ada agama lain yang membatasi kecurigaannya itu. Dan itu yang menyebabkan terjadinya distorsi terhadap persepsi mereka terhadapa negara bahwa negara digunakan oleh kelompok tertentu untuk membatasi ruang geraknya.
Gus Dur telah memulailah era kebebasan, dimana beliau menjadikan Imlek  sebagai hari libur nasional. Dari sana, kita melihat bahwa dalam waktu yang sama, tingkat keberagamaan relijiusitas meningkat semua agama . Islam lebih relijius, Kristen lebih relijius, Hindu lebih relijius, Buda lebih relijius, katolik lebih relijius, konghucu lebih relijius. Dan hal ini, negara  mampu menurunkan konflik antar umat beragama.
Kerja sama ideal agama dan negara
Idealnya, Agama dan Negara harus bekerja sama dalam membangun moral bangsa ini. Agama membangun mekanisme kontrol dari dalam diri manusia, sedangkan negara membangun mekanisme kontrol dari luar diri manusia. Agama berperan untuk selalu mengingatkan manusia bahwa manusia selalu diawasi oleh Tuhannya dan segala perbuatan akan dibalas sehingga manusia sudah bisa membentengi diri dari niat jahat yang bisa muncul kapan saja. Di lain pihak, negara berperan untuk membuat hukum dengan mengingatkan manusia yang melakukan kejahatan dengan cara diberi hukuman agar jera dan tidak ditiru oleh manusia lain.
Kerja sama ini bisa dicontohkan seperti berikut ini. Bila anda harus membayar pajak 10 miliyar tapi anda tidak mau , anda punya celah untuk tidak bayar bukan? Ada, anda tinggal menyewa konsultan pajak untuk mengutak-atik pajak anda. Artinya hukum itu tidak memiliki wibawa sebesar wibawa agama, namun tetap harus ditegakkan karena masih ada orang-orang yang tidak menghiraukan seruan agamanya.

Alangkah indahnya bila agama dan negara bisa bahu membahu membangun moral bangsa ini. Negara memudahkan rakyatnya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan agama, dan agama mengingatkan manusia agar tidak melakukan tindakan-tindakan amoral sehingga hukum yang dibuat oleh negara bisa tegak dengan baik. J

Mukti Widodo

Teknik Mesin 2008

Kementerian Agama, Pendidikan, dan Keilmuan